Ahmad Luthfi Minta BPD Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Permodalan UMKM

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia untuk memperkuat perannya dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah dengan memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam acara Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Luthfi, BPD memiliki posisi yang sangat krusial dalam mendukung ekosistem tumbuh kembang UMKM. Sebagai gambaran, di Jawa Tengah sendiri saat ini terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM. Dari total jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan sektor usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, kehadiran perbankan daerah sangat dibutuhkan sebagai solusi permodalan agar para pelaku usaha kecil tidak terjebak oleh praktik rentenir maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Salah satu solusinya adalah memaksimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang terjangkau. Sektor UMKM dinilai memiliki daya tahan yang kuat dan terbukti menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.

Sinergi BUMD dan BPD dalam Menjaga Stabilitas Pangan

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya untuk ikut ambil bagian dan berkontribusi aktif terhadap perekonomian regional. Termasuk di antaranya terlibat dalam menjaga ketersediaan stok serta keterjangkauan harga komoditas pangan di pasar.

Ia mencontohkan fluktuasi komoditas bawang merah di Brebes dan cabai di sejumlah daerah yang kerap kali dihantam persoalan distribusi dan lonjakan harga.

Untuk mengatasi rantai masalah tersebut, Luthfi menegaskan pentingnya gerakan bersama yang melibatkan:

• Pemerintah Daerah (Pemda)

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

• Sektor Perbankan (BPD)

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Bank Indonesia (BI)

"Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita. Penguatan ekonomi daerah harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu menggandeng kampus, dunia usaha, media massa, BUMD, hingga perbankan," cetus Luthfi.

Potensi Besar Aset BPD Nasional Tembus Rp1.100 Triliun

Plt Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas'ud Said, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng yang telah sukses menjadi tuan rumah agenda berskala nasional ini. Mas'ud juga memuji kinerja Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang konsisten memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut, Mas'ud memaparkan bahwa BPD memiliki potensi yang sangat besar dalam struktur industri perbankan nasional. Saat ini, total aset seluruh BPD di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 10 persen dari aset perbankan nasional, atau setara dengan Rp1.100 triliun.

Dengan modalitas angka yang besar tersebut, BPD dituntut untuk terus membenahi diri agar semakin kompetitif, memiliki daya tahan yang kuat, dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Senada dengan hal itu, Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, menambahkan bahwa penguatan tata kelola (good corporate governance), manajemen risiko yang ketat, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi digital menjadi kunci utama agar BPD tetap relevan dan menjadi pilar penggerak ekonomi daerah yang tangguh.

Sekilas Data UMKM Jawa Tengah & Potensi BPD: