Amerika Krisis, Donald J. Trump Berlakukan Reciprocal Tariffs

Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, yang menyatakan keadaan darurat nasional terkait dengan defisit perdagangan barang AS yang besar dan terus-menerus. Presiden menilai bahwa kondisi-kondisi yang mendasarinya, termasuk kurangnya timbal balik dalam hubungan perdagangan bilateral, perbedaan tarif, hambatan non-tarif, dan kebijakan ekonomi mitra dagang AS yang menekan upah dan konsumsi domestik, merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat.

Sebagai respons terhadap keadaan darurat ini, perintah eksekutif ini menetapkan kebijakan tarif timbal balik. Kebijakan ini memberlakukan bea masuk tambahan ad valorem sebesar 10 persen untuk semua impor dari semua mitra dagang. Selanjutnya, bea masuk tambahan ini akan ditingkatkan untuk mitra dagang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I perintah ini sesuai dengan tarif yang ditetapkan di sana. Bea masuk tambahan ini akan berlaku sampai Presiden menentukan bahwa kondisi-kondisi yang mendasarinya telah dipenuhi, diselesaikan, atau diringankan.

Perintah ini juga menetapkan tanggal efektif pemberlakuan tarif tambahan dan mengecualikan beberapa kategori barang dari tarif ini, termasuk barang-barang yang tercakup dalam pengecualian tertentu dalam IEEPA, baja dan aluminium yang sudah dikenakan tarif berdasarkan Bagian 232 dari Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962, mobil dan suku cadang mobil yang sudah dikenakan tarif serupa, serta produk-produk lain yang tercantum dalam Lampiran II seperti tembaga, farmasi, semikonduktor, kayu, mineral penting tertentu, dan produk energi. Barang-barang dari negara yang dikenakan tarif berdasarkan Kolom 2 Jadwal Tarif Harmonis Amerika Serikat (HTSUS) juga dikecualikan.

Perintah ini juga membahas perlakuan tarif terhadap barang-barang dari Kanada dan Meksiko terkait dengan keadaan darurat di perbatasan dan menegaskan bahwa tarif baru ini akan diterapkan hanya pada konten non-AS dari suatu barang, asalkan setidaknya 20 persen dari nilai barang tersebut berasal dari AS.

Selain itu, perintah ini memberikan wewenang kepada Sekretaris Perdagangan dan Perwakilan Dagang AS untuk merekomendasikan tindakan tambahan jika kebijakan ini tidak efektif, dan memungkinkan penyesuaian tarif jika mitra dagang melakukan pembalasan atau mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Perintah ini juga menginstruksikan pelaporan kepada Kongres mengenai keadaan darurat nasional ini.

Secara keseluruhan, perintah eksekutif ini merupakan langkah agresif untuk mengatasi defisit perdagangan AS melalui penerapan tarif impor yang luas dengan tujuan untuk mendorong timbal balik perdagangan dan memperkuat produksi dalam negeri.