Jepang akan Punya Perdana Menteri Perempuan Pertama
Jepang bersiap menyambut perdana menteri (PM) perempuan pertama dalam sejarah negara itu setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) memilih tokoh konservatif garis keras Sanae Takaichi sebagai pemimpin baru partai berkuasa itu pada Sabtu lalu.
Politikus berusia 64 tahun itu lahir pada 7 Maret 1961 di Kota Yamatokoriyama, Prefektur Nara, bagian barat Pulau Honshu, pulau utama Jepang. Setelah lulus dari Universitas Kobe, dia bekerja sebagai penulis, asisten legislatif, dan penyiar sebelum terjun ke dunia politik.
Dia terpilih sebagai anggota Majelis Rendah untuk pertama kali pada pemilu 1993 sebagai calon independen, sebelum bergabung dengan LDP. Sejak itu, dia telah sembilan kali dipilih kembali.
Dalam pemilihan ketua LDP, awalnya banyak yang memperkirakan bahwa Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi akan menang. Namun, Takaichi berhasil membalikkan prediksi itu dan keluar sebagai pemenang dalam putaran kedua dengan selisih 29 suara.
Pemilihan ketua LDP, yang seharusnya digelar pada 2027 itu, dimajukan setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengundurkan diri pada 7 September, menyusul kekalahan koalisi dalam pemilihan Majelis Tinggi Juli lalu.
Takaichi sebelumnya pernah mencalonkan diri dalam pemilihan ketua LDP pada 2021, tetapi tersingkir di putaran pertama. Dia kembali mencalonkan diri pada 2024, tetapi kalah tipis dari Ishiba di putaran kedua.
Takaichi akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun, karena dia melanjutkan masa jabatan tiga tahun Ishiba yang berlangsung hingga September 2027.
Ketua baru LDP itu akan menjadi perdana menteri ke-104 Jepang, meski koalisi yang dipimpin LDP saat ini tidak lagi menjadi mayoritas di parlemen akibat perpecahan di partai-partai oposisi.
Jika Takaichi resmi menjabat, dia akan menjadi perempuan pertama yang menjadi perdana menteri di Jepang. Di negara itu, ketua partai berkuasa secara otomatis akan dipilih sebagai PM baru.
Tanggal pemilihan perdana menteri baru belum ditetapkan.
Salah satu tantangan bagi LDP adalah bahwa mitra koalisinya, Komeito, sebelumnya menyatakan lebih memilih sosok perdana menteri yang moderat, yang tidak sesuai dengan karakter Takaichi.
Sejak pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2022 di kampung halaman Takaichi di Nara, kepemimpinan LDP menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan penyalahgunaan dana kampanye oleh faksi Abe dan Shisuikai.
Takaichi akan menjadi perdana menteri keempat sejak kematian Abe, setelah Yoshihide Suga, Fumio Kishida, dan Shigeru Ishiba.
Takaichi dikenal sebagai mantan anak didik Abe dan pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi di bawah pemerintahan Abe dari 2019 hingga 2020.
Pandangan Konservatif dan Garis Keras
Kepemimpinan Takaichi di LDP menarik perhatian publik terhadap pandangannya yang konservatif dan keras, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan Jepang di bawah pemerintahannya.
Dia dikenal sejalan dengan pandangan konservatif Shinzo Abe, yang bersikap tegas dalam diplomasi, terutama terhadap China.
Pakar Jepang Tobias Harris kepada Nikkei Asia mengatakan bahwa Takaichi berambisi melampaui Abe dalam memperkuat sistem keamanan Jepang agar mampu menghadapi beragam ancaman, bukan hanya militer, tetapi juga ekonomi, pangan, dan meningkatnya populasi asing dan pariwisata berlebihan yang dia soroti selama kampanye.
Beberapa pandangan Takaichi tentang Perang Dunia II mencakup kritik terhadap buku teks yang dianggapnya tidak memuat "prestasi besar para pendahulu" dan menyebut ekspansi luar negeri Jepang sebagai bentuk "agresi," seperti tertulis dalam kolom di situs webnya pada 2004.
Dalam pidato kemenangannya, dia mengatakan bahwa "banyak kebijakan yang harus segera dijalankan."
"Semua (anggota parlemen LDP) harus bekerja — bekerja seperti kuda. Saya akan menyingkirkan konsep keseimbangan kerja dan kehidupan. Bekerja, bekerja, bekerja — itulah yang akan saya lakukan. Saya meminta Anda semua untuk bekerja tak kenal lelah demi Jepang dan membangun kembali LDP," kata Takachi.
Awal pekan ini, Takaichi menyebut Taiwan sebagai "mitra yang sangat penting dan sahabat berharga bagi Jepang."
Kemenangannya juga menimbulkan pertanyaan terkait kesepakatan dagang Jepang dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya, dia menyatakan bahwa Tokyo "harus bersikap tegas" jika menemukan hal-hal yang "tidak adil dan merugikan kepentingan Jepang" dalam pelaksanaan kesepakatan investasi senilai 550 miliar dolar AS yang dijanjikan kepada Washington sebagai bagian dari kesepakatan tarif rendah, menurut laporan Bloomberg.
Takaichi bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang perjanjian itu.
Takaichi juga merupakan anggota Nippon Kaigi, kelompok ultranasionalis dan konservatif terbesar di Jepang. Organisasi tersebut bertujuan "mengubah kesadaran nasional pascaperang yang didasarkan pada pandangan sejarah Pengadilan Tokyo" dan mendorong amandemen Konstitusi Jepang yang berhaluan pasifis.
Kontroversi Kunjungan ke Kuil Yasukuni
Takaichi secara terbuka telah beberapa kali mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial karena kerap dikaitkan dengan perang.
Kuil itu dibangun pada 1869 oleh Kaisar Meiji dan didedikasikan untuk tentara Jepang yang gugur dalam berbagai perang sejak Restorasi Meiji.
Saat ini, Kuil Yasukuni menghormati 2,5 juta korban perang, termasuk 14 penjahat perang dari Perang Dunia II.
Kuil itu telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik antara Jepang dan negara tetangganya, terutama Korea Selatan dan China, yang menganggap kunjungan ke kuil itu sebagai tanda bahwa Jepang belum sepenuhnya mengakui masa lalunya di masa perang.*