Mahasiswa UINSA Anggap Soekarwo Tak Layak dapat Gelar HC
Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, menggelar aksi penolakan terhadap penganugerahan gelar doktor Honoris Causa untuk Soekarwo (Pakde Karwo), mantan Gubernur Jawa Timur yang baru saja lengser.
Dengan membentangkan spanduk dan poster bernada protes, mereka menggugat keputusan Rektorat UINSA yang memberikan gelar kehormatan dalam bidang Pendidikan Agama Islam kepada Soekarwo.
Soekarwo rencananya, akan diberi gelar Honoris Causa di bidang Pendidikan Agama Islam. Pemberian gelar ini karena Soekarwo dengan alasan karena selama dua periode memimpin Jawa Timur, sudah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN).
"Kami mempertanyakan kontribusi Pakde Karwo dibidang pendidikan islam," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, Ery Mahmudi, Selasa, 26 Maret 2019.
Kontribusi Pakde Karwo di bidang pendidikan agama Islam, bagi dia, tak memiliki dampak yang komprehensif terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di Jawa Timur.
Idealnya, kata dia, seseorang yang mendapatkan gelar doktor Honoris Causa harus memiliki kualifikasi khusus sebagaimana pada Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 65 Tahun 2016, pasal 3.
Dalam peraturan menteri itu kata Ery, dijelaskan bahwa seseorang bisa mendapat penghargaan karena jasa-jasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
"Kini pemberian gelar doktor Honoris Causa justru diberikan dengan pertimbangan politis daripada pertimbangan akademik," kata dia.
Ery juga mempertanyakan pemberian gelar pada Soekarwo ini jika pertimbangannya adalah program bantuan BOSDA MADIN, menurutnya, program itu sama halnya dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah yang lain.
"Bayangkan jika setiap program bantuan dari pemerintah dijadikan alasan untuk pemberian gelar Honoris Causa, akan berapa banyak kampus harus memberikan gelar Honoris Causa kepada pejabat," kata dia.
Hal lain yang terasa janggal, kata Ery, tidak adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh Rektor UINSA beserta senat akademik dalam proses pemberian gelar doktor Honoris Causa tersebut.
"Kami sebagai mahasiwa dan bagian dari civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya menilai ada cacat subtansi dan tindakan ini justru mencederai kampus UIN Sunan Ampel sebagai kampus berbasis nilai dan moralitas," kata dia.
Mahasiswa pun meminta agar Rektor UINSA membatalkan SK (Surat Keputusan) pemberian gelar doktor kehormatan kepada Soekarwo tersebut, yang rencananya akan digelar Rabu, 27 Maret 2019, esok. (frd)