Prabowo Baru, Dulu Bergaya Memukul Kini Merangkul

Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima sejumlah tokoh nasional di Istana. Mulai dari para tokoh sipil vokal, mantan Menteri Luar negeri dan Wakil Menlu,  serta tokoh Organisasi Kemasyarakatan Islam.

Dengan kelompok kritis, banyak tema dibahas. Mulai dari reformasi Polri sampai soal KPK. Sedangkan dengan mantan Menlu dan pimpinan Ormas Islam, Presiden menjelaskan tentang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BOP) yang dibentuk Donald Trump.

Pertemuan yang berlangsung dalam waktu berdekatan ini jelas menarik perhatian. Sebab bisa dianggap sebagai gaya baru kepemimpinan Prabowo sejak memegang kendali kepresidenan. Setidaknya dalam merespons kritik dari masyarakat.

Semua itu memperkuat pergeseran cara presiden mengelola kritik publik. Sampeyan pasti tahu bahwa kritik publik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Karena itu, fenomena ini menarik dicermati sebagai perubahan gaya politik presiden. Bukan sakadar respon situasional.

Semua juga tahu bahwa selama ini Presiden Prabowo dikenal sebagai tokoh yang konfrontatif. Terutama saat ia masih di luar lingkar kekuasaan. Itu juga terlihat dalam setiap pidato politiknya sebelum menjadi orang pertama di RI. Ia menempatkan diri berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Namun, setelah menjadi kepala negara, ia  terlihat cenderung merangkul tokoh pengkritik. Juga membuka lebar-lebar ruang integrasi elit. Tampak sekali kecenderungan untuk menjadikan kooptasi sebagai strategi meredam oposisi tanpa konflik terbuka.

Ini ibarat satpam galak yang berubah menjadi customer service. Satpam mal akan selalu curiga terhadap semua pengunjung. Begitu ada yang bertanya atau protes, langsung dicek tasnya, ditanya tujuannya, dan bahkan bisa langsung ditunjukkan jalan keluar.

Begitu satpam harus menjalankan fungsi sebagai customer service seperti di Bank BCA, semua keluhan disambutnya dengan senyum. Mereka dipersilakan duduk dan bahkan ditawari minuman sambil mendengarkan keluhan. Satpam menjaga pintu, customer service menjaga hubungan.  

Atau seperti pergeseran dari firewall komputer ke Wi-Fi publik. Dulu kepemimpinan terasa seperti firewall komputer yang harus menyaring ketat segala ancaman. Kritik dalam perspektif ini dianggap sebagai ancaman yang harus dipagari.

Kini lebih mirip dengan Wi-Fi publik. Semua orang boleh terkoneksi. Siapa saja boleh mengakses jaringan. Meski resikonya jaringan menjadi lebih ramai dan kompleks. Bahkan, bisa mengganggu koneksi dan menjadikan akses internet menjadi tidak lancar.

Nah, apakah pergeseran cara Presiden Prabowo dalam merespon kritik masyarakat ini menggambarkan perubahan itu? Yang pasti, cara akomodatif dan merangkul merupakan fenomena yang lazim di dalam politik presidensial.

Namun, pertanyaan menarik masih perlu dikemukakan. Apakah ini menandai politik stabilitas menjadi orientasi baru kekuasaan saat ini? Apakah ini berarti pergeseran dari politik mobilisasi massa menuju politik konsolidasi kekuasaan?

Jika melihat kabinet gemuk yang mewarnai awal pemerintahan Presiden Prabowo, jelas ini transformasi dalam cara melihat Presiden Prabowo tentang kekuasaan. Mereka yang dirangkul menjadi bagian dari kekuasaan mencerminkan hal tersebut. Mereka yang selama ini dikenal mengedepankan politik aliran pun dirangkulnya.

Terhadap berbagai kritik yang diarahkan kepadanya, dianggap sebagai dinamika yang perlu dikelola. Bukan dilihatnya sebagai ancaman ideologis. Karenanya, responnya pun cenderung dibingkai ke dalam narasi persatuan nasional, kepentingan negara jangka panjang dan stabilitas politik dan ekonomi.

Hal itu tampak sekali dalam cara presiden menjelaskan tentang keiikutsertaannya dalam BOP. Hampir semua pihak yang diundang Presiden untuk menjelaskan hal tersebut, mereka lantas memahami keputusan pemerintah itu sebagai bagian strategi untuk memuluskan kepentingan nasional. Bukan pemihakan dalam politik global.

Cara presiden dalam menerima tokoh-tokoh vokal di istana, bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah membuka lebar ruang dialog. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menampilkan wajah rekonsiliasi politik. Meski hal ini bisa juga diartikan sebagai upaya meredam oposisi leit dan strategi memperluas legitimasi kekuasaan.

Pendekatan Presiden Prabowo dalam menghadapi kritik terhadap keikutsertaan dalam BOP ini menunjukkan pemerintah tak reaktif secara frontal. Padahal, ini sesuatu yang sensitif terkait dengan arah politik luar negeri Indonesia dan ideologisasi pembelaan terhadap Palestina melawan zionisme. Pemerintah tampak sekali berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan persepsi publik.

Perubahan posisi dari oposisi menjadi penguasa, jelas menuntut perubahan dalam menghadapi kritik. Apalagi dengan tantangan geopolitik dan ekonomi global yang menuntut stabilitas domestik. Semuanya melahirkan kebutuhan membangun koalisi pemerintahan yang luas.

Pergeseran cara Presiden Prabowo dalam merespon kritik ini jelas perlu diapresiasi. Sebab, cara tersebut bisa menurunkan polarisasi politik. Juga dapat menciptakan stabilitas pemerintahan sekaligus membuka ruang rekonsiliasi nasional.

Namun demikian, dalam konteks demokrasi, cara tersebut bisa berakibat melemahnya oposisi substantif. Jika politik akomodasi elit menguat, bisa melahirkan berkurangnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Ujungnya, kritik publik berpotensi kehilangan saluran representasi politik.

Padahal, demokrasi membutuhkan kritik untuk tetap hidup. Kepemimpinan yang kuat bukan berarti hanya mampu merangkul kritik. Tapi juga menjaga ruang kritik tetap terbuka dan independen. Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan kontrol publik.

Banyak pihak tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Karena itu, kini tantangan yang dihadapinya adalah bagaimana memastikan strategi konsolidasi kekuasaan tidak mengikis kualitas partisipasi demokratis.

Jadi, ke depan, keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola keseimbangan antara konsolidasi kekuasaan dan keberlanjutan ruang kritik publik. Konsolidasi pemerintahan penting untuk memastikan stabilitas politik, efektivitas kebijakan, serta percepatan agenda pembangunan nasional.

Apalagi dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kekuatan politik akan menjadi modal penting untuk menjaga arah pembangunan tetap solid dan berkelanjutan.

Namun, sejarah demokrasi menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat justru lahir dari keberanian memelihara kritik sebagai energi perbaikan. Bukan ancaman kekuasaan. Kritik yang sehat merupakan cermin bagi pemerintah untuk membaca realitas sosial secara lebih jernih. Sekaligus menjadi mekanisme pengaman agar kekuasaan tetap berjalan di rel kepentingan rakyat.

Di sinilah pentingnya memastikan bahwa ruang oposisi, masyarakat sipil, media, dan kelompok intelektual tetap tumbuh sebagai penyeimbang yang konstruktif. Berbagai langkah presiden dalam merespon kritik publik belakangan telah menunjukkan arah yang benar dan layak dilanjutkan sebagai gaya dan platform dari pemerintahannya.

Jika Presiden Prabowo mampu menempatkan semua itu secara cerdas, maka fase pemerintahan ini berpeluang menjadi momentum penting bagi kemajuan Indonesia. Kepemimpinan yang tidak alergi terhadap perbedaan. Tapi justru memanfaatkannya sebagai sumber kebijaksanaan kolektif.

Ini jelas akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melangkah lebih stabil, matang secara demokrasi, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berubah.